GLOBALBUSINESS.ID, Jakarta – Transformasi BUMN memasuki tahap penting melalui penguatan kerja sama antara BP BUMN, Danantara Indonesia, dan DPR RI. Ketiga pihak berupaya menyelaraskan rencana bisnis, pembenahan perusahaan, serta penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pembahasan pembaruan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 PT Danantara Asset Management (DAM). Pertemuan berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini bersama anggota komisi menghadiri pembahasan tersebut. Forum ini menyoroti langkah perbaikan kinerja dan penguatan tata kelola perusahaan negara.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pembenahan BUMN harus mencakup lebih dari sekadar hasil keuangan.
Perusahaan juga perlu memperkuat sumber daya manusia, budaya kerja, dan ketahanan bisnis jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, transformasi dapat membangun fondasi pertumbuhan yang lebih sehat.
Transformasi BUMN Berlangsung Bertahap hingga 2030
Dony menjelaskan bahwa setiap tahun memiliki prioritas berbeda dalam peta jalan transformasi perusahaan negara. Pada 2026, BP BUMN dan Danantara mengutamakan restrukturisasi serta konsolidasi perusahaan.
Langkah tersebut bertujuan menyederhanakan struktur bisnis dan memperkuat efektivitas pengelolaan aset. Selain itu, konsolidasi membuka peluang sinergi antarbisnis dalam ekosistem BUMN.
Memasuki 2027, agenda bergeser menuju pengembangan sumber daya manusia dan budaya perusahaan. Penguatan kompetensi serta kepemimpinan menjadi bagian penting dari perubahan organisasi.
Kemudian, pada 2028, transformasi menitikberatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi sekaligus menyesuaikan layanan dengan perkembangan kebutuhan pasar.
Pada 2029, Danantara akan mengutamakan penciptaan nilai atau value creation. Tahap ini turut mencakup penilaian perusahaan yang memiliki peluang melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO.
Seluruh tahapan tersebut mengarah pada sasaran sekitar 100 perusahaan BUMN berkelas dunia pada 2030. Angka itu merupakan target transformasi, bukan jumlah perusahaan yang telah mencapai standar tersebut.
DPR Dorong Tata Kelola dan Manfaat Ekonomi
Komisi VI DPR RI mendukung penguatan kinerja DAM melalui pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dukungan tersebut sekaligus menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja.
Keberhasilan program tidak cukup bergantung pada pertumbuhan laba dan perbaikan neraca. Perusahaan juga perlu menghasilkan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat kemandirian industri nasional.
Karena itu, koordinasi antara BP BUMN, Danantara, dan DPR RI menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda strategis. Evaluasi berkelanjutan membantu menyelaraskan target, kebutuhan investasi, dan percepatan proyek.
Melalui tahapan yang terukur, pemerintah berharap BUMN mampu meningkatkan daya saing di tingkat global. Pada saat yang sama, perusahaan negara tetap mengemban peran dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. []















