GLOBALBUSINESS.ID, Jakarta – Industri Bank Pembangunan Daerah atau BPD menghadapi potensi perubahan struktur pendanaan. Wacana pemindahan Gaji ASN daerah dari BPD ke bank Himbara menjadi perhatian industri.
Kebijakan tersebut dapat memengaruhi likuiditas sejumlah BPD. Pasalnya, dana aparatur sipil negara menjadi salah satu sumber dana penting bagi sebagian bank daerah.
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Zulverdi menilai perpindahan dana tentu membawa dampak. Namun, prosesnya tidak harus berlangsung secara mendadak.
Menurut Doddy, masa transisi dapat menjadi kesempatan bagi BPD untuk memperkuat strategi bisnis. Bank daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber dana.
BPD dapat memperluas basis nasabah dari sektor lain. Bank juga dapat menawarkan layanan dan fasilitas yang lebih kompetitif untuk mempertahankan nasabah.
Strategi tersebut penting karena persaingan industri perbankan semakin ketat. BPD kini tidak hanya bersaing dengan Himbara. Bank daerah juga menghadapi bank swasta dan bank digital.
Gaji ASN Jadi Tantangan, BPD Perlu Perkuat Sumber Dana
Perpindahan payroll ASN memang dapat mengurangi sebagian dana murah BPD. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis memicu krisis likuiditas.
Doddy menjelaskan BPD masih memiliki sejumlah aset likuid sebagai penyangga. Aset tersebut antara lain surat berharga negara dan simpanan pada bank lain.
Meski demikian, BPD tetap perlu memperkuat struktur pendanaan. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana ASN dan pemerintah daerah dapat meningkatkan risiko bisnis.
BPD juga perlu memperbesar penghimpunan dana dari masyarakat umum. Strategi tersebut dapat mencakup pengembangan produk tabungan, layanan digital, dan peningkatan kualitas transaksi.
Langkah lain adalah memperkuat pembiayaan sektor produktif. BPD memiliki posisi strategis untuk mendukung UMKM, industri daerah, dan berbagai proyek pembangunan lokal.
Dengan basis pendanaan yang lebih beragam, BPD dapat menjaga kesinambungan bisnis. Bank daerah juga memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan pembiayaan.
Data biro riset Infobank menunjukkan tingkat ketergantungan sebagian BPD terhadap dana pemerintah dan ASN masih tinggi. Dari 27 BPD dengan total aset sekitar Rp1.043 triliun, sejumlah bank memiliki porsi dana tersebut mencapai 50 hingga 70 persen dari DPK.
Pada beberapa BPD berukuran kecil, porsinya bahkan dapat mencapai 80 persen. Kondisi tersebut membuat perubahan payroll ASN berpotensi memberikan dampak lebih besar.
Jika dana murah berkurang, biaya dana dapat meningkat. Kenaikan cost of fund kemudian dapat menekan margin bank.
Dampaknya juga dapat merambah penyaluran kredit. Ruang pembiayaan untuk UMKM dan proyek daerah berpotensi ikut menyempit jika bank menghadapi tekanan likuiditas.
Pendapatan berbasis biaya juga berpotensi terkena dampak. Berkurangnya nasabah ASN dapat mengurangi volume transaksi dan penggunaan layanan perbankan.
Karena itu, BPD perlu menyiapkan strategi sejak dini. Bank daerah harus memperkuat produk, layanan, teknologi, dan hubungan dengan nasabah.
Direktur Sales & Distribution Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna mengatakan perbankan akan mengikuti kebijakan pemerintah. Bank akan menyiapkan layanan dan infrastruktur sesuai keputusan yang berlaku.
Bagi BPD, momentum ini seharusnya menjadi dorongan untuk melakukan transformasi. Bank daerah perlu membangun model bisnis yang tidak terlalu bergantung pada dana pemerintah.
Peran BPD juga tetap penting bagi perekonomian daerah. Bank daerah dapat menjadi penghubung antara kebutuhan pembiayaan masyarakat dan potensi ekonomi lokal.
Karena itu, perubahan struktur payroll tidak harus menjadi ancaman. Kebijakan tersebut dapat menjadi pemicu bagi BPD untuk memperkuat daya saing.
BPD yang mampu memperluas sumber dana akan memiliki fondasi lebih kuat. Kualitas layanan juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan nasabah.
Pada akhirnya, wacana pemindahan Gaji ASN ke Himbara membawa tantangan sekaligus peluang. BPD perlu bergerak lebih cepat untuk memperkuat likuiditas dan memperluas basis nasabah.
Transformasi tersebut akan menentukan kemampuan BPD menghadapi persaingan perbankan ke depan. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan dana ASN. Mereka perlu membangun sumber pertumbuhan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan. []
