GLOBALBUSINESS.ID, Jakarta – Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menghadiri rapat evaluasi peningkatan pelayanan Kantor Bersama Samsat serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (4/8).
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta berdiskusi aktif mengenai berbagai langkah konkret dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan Samsat serta mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
Kepala Jasa Raharja Wilayah Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menyampaikan bahwa Jasa Raharja siap mendukung segala bentuk sinergi lintas sektor guna memperkuat pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
“Kami percaya bahwa peningkatan pelayanan Samsat tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh kolaborasi kuat antar-instansi. Jasa Raharja mendukung inisiatif yang memperluas jangkauan layanan, termasuk kemungkinan implementasi Samsat Keliling, Samsat Digital, dan layanan di gerai-gerai publik strategis, khususnya di daerah yang jauh dari akses pusat kota,” ujar Alfin.
Dalam evaluasi tersebut, disampaikan bahwa sejumlah program pelayanan seperti Samsat Keliling, Samsat Digital, dan layanan di pusat perbelanjaan atau titik strategis lainnya masih belum berjalan optimal di wilayah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan matang dan dukungan dari seluruh stakeholder agar program-program tersebut dapat segera diimplementasikan secara bertahap, menyesuaikan dengan karakteristik geografis dan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui rapat ini, seluruh pihak sepakat bahwa peningkatan pelayanan Samsat dan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor merupakan agenda bersama. Selain sebagai instrumen fiskal daerah, hal ini juga menjadi bentuk perlindungan masyarakat melalui peran Jasa Raharja dalam memberikan jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Sinergi berkelanjutan antara Jasa Raharja, Bapenda, dan Kepolisian diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif, demi mendukung pembangunan Kalimantan Tengah yang berkelanjutan.[]
