Optimisme Pos Indonesia Berjuang Hadapi Gempuran

by
Pos

GLOBALBUSINESS.ID, Jakarta – PT Pos Indonesia (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang masih bertahan di tengah disrupsi teknologi. Telatnya merespon perubahan landscape bisnis yang terjadi saat ini, pada akhirnya membuat Pos Indonesia memutar otak mencari bisnis model terbaru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sehingga Pos Indonesia pun harus berjuang berkompetisi melawan kompetitor yang pelayanannya dianggap jauh lebih cepat secara teknologi, yang justru mereka hadir di zona-zona yang selama ini Pos Indonesia tumbuh. Belum lagi isu penugasan negara yang pada akhirnya juga menjadi beban bagi perusahaan. Namun BUMN orange ini masih optimis menatap tahun 2020 dengan proyeksi pendapatan yang dinilai realistis yaitu sebesar Rp6 Triliun.

Bukan hanya persoalan disrupsi saja, justru isu yang menarik dari pasang surutnya bisnis perposan di tanah air adalah terkait Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi sebagai penugasan negara. Seperti diketahui bahwa BUMN selain memiliki fungsi yang berkaitan dengan mencetak profit, di sisi lain juga memiliki penugasan yang berorientasi terhadap persoalan sosial. Dimana kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Namun terkadang kedua fungsi tersebut pada kenyataannya tidak bisa berjalan sesuai harapan pemerintah karena adanya sejumlah hambatan, misalnya terbentur regulasi.

Sebut saja PT KAI, Pelni, Perum Bulog, dsb, sebagai perusahaan pelat merah yang sama dengan Pos Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penugasan negara. Namun terkadang terjadi ketidaksetaraan dalam hal “kucuran dana” yang diberikan pemerintah dalam penugasan tersebut, sehingga membuat perusahaan menjadi berdarah-darah menjalankan roda korporasinya untuk terus berupaya menghadirkan fungsi BUMN lainnya yaitu mencetak profit.

Pos Indonesia dinilai sebagai perusahaan pelat merah yang pada kenyataannya hingga saat ini belum menerima bantuan yang optimal dari pemerintah. Perusahaan yang sudah berusia 273 tahun ini tengah berjuang menambal beban biaya penugasan tersebut di tengah disrupsi yang melanda. Oleh karenanya pemerintah dinilai perlu melakukan langkah-langkah yang konkret dan strategis untuk menyelamatkan Pos Indonesia. Seluruh kepentingan pembuat regulasi harus duduk bersama menyelesaikan apa yang semestinya dilakukan untuk Pos Indonesia. Sebab apabila persoalan ini tidak clear maka akan semakin berat bagi generasi penerus tongkat estafet kepemimpinan Pos Indonesia ke depannya.

Pemerintah Harus Selamatkan Pos Indonesia

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos disebutkan, pemerintah ditugaskan untuk melakukan penyehatan terhadap PT Pos Indonesia (Persero), sebagai BUMN untuk menghadapi akses pembukaan pasar global. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah sudah seharusnya mengintervensi proses penyehatan Pos Indonesia. Namun kenyataannya, sejak 2009 saat aturan terbit sampai saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah.

Sebagai anggota Universal Postal Union (UPU), Pos Indonesia memikul tugas sebagai Layanan Pos Universal. Dengan bantuan dana operasional dari pemerintah sebesar Rp345 miliar pada 2018 lalu, perusahaan mengelola kantor pos di daerah terpencil yang berjumlah 2.446 cabang.

Dalam prosesnya, Pos Indonesia diminta oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dengan tarif yang sesuai ketentuan pemerintah sejak 2013. Penentuan tarif yang lebih rendah dari biaya operasional menimbulkan terjadi selisih biaya yang harus ditanggung perusahaan. Padahal jasa pengiriman tersebut banyak dipakai oleh para perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce) yang tengah menjamur.

Kepada GLOBAL BUSINESS, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W. Setijono menyebut jika persoalan Pos Indonesia dalam fungsi penugasan negara dinilai sebagai persoalan yang sampai dengan saat ini belum clear secara transaksional. Positioning Pos Indonesia sebagai BUMN setidaknya juga butuh kesetaraan (equal) sama halnya dengan BUMN lainnya yang juga memiliki fungsi penugasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.