GLOBALBUSINESS.ID, Jakarta – Ancaman siber semakin menjadi perhatian industri keuangan digital Indonesia. Perkembangan teknologi membuka peluang layanan keuangan yang lebih cepat dan mudah. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko pencurian data dan gangguan operasional.
Menghadapi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan terhadap industri teknologi finansial. Salah satu langkahnya melalui penerbitan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Kebijakan ini menyasar perusahaan fintech lending atau pinjaman daring. OJK ingin memastikan setiap penyelenggara memiliki kemampuan menghadapi serangan digital. Langkah tersebut juga bertujuan menjaga keamanan informasi dan kepercayaan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menegaskan pentingnya perubahan pendekatan keamanan digital. Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan sistem pencegahan. Mereka juga perlu membangun kemampuan mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan setelah insiden.
OJK menilai ketahanan siber menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis fintech lending. Karena itu, manajemen perusahaan perlu menjadikan keamanan digital sebagai prioritas strategis.
Ancaman Siber Mendorong OJK Perkuat Ketahanan Fintech
Pedoman terbaru OJK mencakup lima aspek utama. Pertama, tata kelola keamanan siber. Kedua, identifikasi ancaman dan kerentanan. Ketiga, pelindungan sistem dan aset digital.
Selanjutnya, pedoman mengatur deteksi serta pemantauan aktivitas mencurigakan. Aspek kelima mencakup penanganan dan pemulihan insiden siber.
OJK juga menyediakan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment. Melalui instrumen ini, perusahaan dapat mengukur kematangan sistem keamanan digital. Penyelenggara juga dapat menemukan kelemahan dan menyusun rencana perbaikan.
Penerapan pedoman mengikuti skala, kompleksitas, dan karakteristik setiap perusahaan. Dengan pendekatan berbasis risiko, OJK mendorong penguatan keamanan yang lebih efektif.
Agusman menegaskan bahwa tanggung jawab keamanan digital tidak hanya berada pada divisi teknologi informasi. Direksi, komisaris, dan seluruh pegawai perlu terlibat dalam pengelolaan risiko.
OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Etika Penagihan
Selain keamanan digital, OJK juga memperhatikan praktik penagihan pinjaman daring. Regulator mendorong penyelenggara LPBBTI dan perusahaan jasa penagihan menandatangani pakta integritas.
Komitmen tersebut mendorong proses penagihan yang profesional dan bertanggung jawab. Perusahaan juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen.
OJK menegaskan bahwa petugas penagihan tidak boleh menggunakan intimidasi maupun kekerasan. Setiap proses penagihan harus mengikuti ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, turut menyoroti pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Menurutnya, ancaman digital kini menjadi risiko bisnis yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.
Dalam penyusunan pedoman tersebut, OJK melibatkan BSSN, AFPI, AFTECH LPD, dan ISACA Indonesia Chapter.
Melalui berbagai langkah tersebut, OJK ingin membangun industri fintech lending yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Penguatan keamanan data juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital Indonesia. []
